Lensa Baru.Com,Piru Seram Bagian Barat-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Seram Bagian Barat (SBB) memberikan catatan kritis terkait program bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten SBB. Ketua Fraksi PKS, La Ode Risno Judin, menyoal bantuan Kapal 1,5 GT yang dibagikan oleh Dinas terkait kepada para nelayan di SBB. Katanya, meski secara prinsip tidak bermasalah tetapi proses perencanaannya dinilai tidak tepat.
“Bantuan Kapal 1,5 GT itu, bentuk body (kontruksi) tidak pas dengan kebutuhan nelayan yang sebagian besarnya adalah nelayan ikan Tuna di laut dalam, kalau beta lihat spesifikasi kapal yang lebar kayak begitu dengan mesin 15 PK tidak” ujarnya saat ditemui Wartawan setelah Rapat Paripurna pada Senin, (29/9/2025) di Kantor DPRD Sementara di Kecamatan Kairatu.
Anggota DPRD Dapil Huamual Belakang dan Kep. Manipa tersebut menjelaskan, kontruksi body fiber yang diberikan Dinas tidak ramah BBM jika digandeng dengan mesin 15 PK, juga tidak aman untuk dipergunakan di laut dalam yang situasi gelombang cukup dinamis.
“Beta juga bagian dari masyarakat pesisir dan bergaul akrab dengan para nelayan, kondisi body kapal/perahu penangkap ikan yang seperti itu bisa menyebabkan nelayan keteteran dalam penggunaan BBM, selain itu bentuknya tidak sesuai standar untuk memancing di laut dalam. Agak rawan,” ulasnya.
Bahkan dirinya yakin, jika bantuan itu diserahkan ke nelayan maka mereka akan cenderung untuk memarkirkan body fibernya. Karena itu, Risno meminta Dinas terkait untuk mencari alternatif lain supaya dari tahun ke tahun tidak ada bantuan yang mubazir.
Anggota Legislatif asal Pulau Kelang tersebut menyayangkan Pemerintah Daerah yang tidak memaksimalkan potensi Sumberdaya Pekerja Body Fiber yang ada di SBB.
“Di SBB ini kan banyak pekerja body Kapal/ perahu penangkap ikan yang tidak kalah terampil. Ada orang Huamual dan Huamual belakang yang bisa direkrut untuk pembuatan kapal/ perahu penangkap ikan yang sesuai dengan spesifikasi penangkapan dilaut dalam,” ulasnya.
Untuk persoalan ini, menurutnya bukan hanya masalah kontraktor pengadaan bantuan yang perlu dievaluasi, tetapi juga PPK-nya karena bantuan ini mahal jadi harus disesuaikan spesifikasinya.
“Buat apa pengadaan barang yang sudah mahal tetapi tidak difungsikan dengan baik oleh para Nelayan, inikan merugikan nelayan dan daerah.
Dia menambahkan, body fiber yang diberikan Dinas terkait hanya bisa digunakan di daerah pesisir saja, dan tidak aman untuk laut dalam.
“Kalau mau digunakan di laut dalam, maka body fibernya harus direhab lagi bentuk fisiknya, agar aman,” tutupnya.(Tim)
