Oleh: Adi S. Tebwayanan
(Akademisi/Pemerhati Pendidikan)
Lensa Baru.Com.Ambon Maluku-Pendidikan adalah mercusuar utama pembangunan bangsa, terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di tengah perkembangan arus globalisasi. Dunia semakin kompetitif dari berbagai sektor sehingga setiap individu di tuntut untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang mampu untuk bersaing. Oleh karena itu, pendidikan memegang peran strategis dalam memproduksi SDM yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 17.504 pulau dengan angka populasi manusia per tahun 2025 sekitar 284,4 juta jiwa menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) artinya bahwa, indonesia memiliki potensi SDM yang cukup melimpah untuk menggerakan bahtera kebangsaan menuju persaingan global, hal ini di tandai dengan adanya bonus demografi dimana proporsisi usia produktif lebih tinggi dari usia non produktif.
Indonesia hari ini berada dalam trayek bonus demografi dan di perkirakan saat ini penduduk berusia produktif sekitar 69% dan akan mencapai puncaknya pada 2030-2045. Namun, bonus demografi bukanlah suatu jaminan perubahan secara instan atau otomatis, malah bonus demografi bisa saja menjadi buah simalakama, ibarat pisau bermata dua jika tanpa melalui kebijakan yang tepat dalam dimensi pendidikan. Presedent-nya adalah cina di mana negara ginseng ini mampu mengoptimalisasi bonus demografi secara efektif sehingga mereka mampu berada pada puncak rantai ekonomi global, salah satu preferensi cina dalam pengelolaan bonus demografi adalah improvement infrastruktur pendidikan secara intensif.
Menurut Tebwaiyanan Kepada Lensa Baru.Com-Negara memiliki tanggung jawab penuh dalam mempersiapkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat, karena selain pendidikan merupakan kebutuhan fisiologis, pendidikan juga telah di tegaskan dalam prembule UUD 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, sejauh mata memandang perjalanan pendidikan dalam kanvas sejarah kebangsaan terbilang masih carut marut baik dari format kurikulum yang terus berubah-ubah dan pembangunan infrastruktur yang belum marata, cerminannya dapat kita lihat bahwa adanya gap atau kesenjangan yang cukup jauh antara indonesia barat, tengah maupun indonesia timur. Maka dari itu perlu adanya atensi khusus perihal pembangunan pendidikan, kemajuan kualitas pendidikan tergantung treatmen kebijakan yang membangun sistem sehingga membentuk pola kebiasaan dan kebudayaan pendidikan yang lebih produktif.
Dalam konteks pendidikan, provinsi maluku merupakan salah satu provinsi dengan indeks pendidikan yang tergolong rendah, jika merujuk pada indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks literasi masyarakat, maluku berada pada level 24 nasional dari 34 provinsi dan untuk literasi, maluku menempati 31 dari 34 provinsi dengan skor literasi 62,88 point. itu artinya masih perlu adanya perbaikan-perbaikan dari sektor pendidikan di provinsi maluku.
Harus di akui bahwa provinsi maluku masih memiliki banyak kecacatan dalam ekosistem pendidikan baik dari minimnya sarana prasarana, keterbatasan tenaga pengajar, manajemen pendidikan yang lemah hingga ketimpangan perhatian pemerintah pusat dan provinsi untuk sektor pendidikan di kab/kota. Apa yang menjadi eksposisi di atas berimplikasi signifikan pada deksteritas atau kemampuan adapatasi dan komonikasi siswa dan mahasiswa yang cukup rentan.
2 mei 2025 merupaan hari pendidikan nasional yang tidak seharusnya di maknai dalam bentuk heuforia belaka, namun perlu di kontemplasi agar adanya renovasi yang mendalam sehingga semboyan Ing garso sung tuladha, Ing madya mangun karsa dan Tut wuri handayani yang di cetuskan oleh bapak National Education (Ki Hajar Dewantara) dapat terejewantahkan dengan baik dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khusunya di provinsi maluku.
Untuk menjawab pelbagai tantangan dan dinamika pendidikan hari-hari ini saya kira perlu di lakukan pembenahan secara perestroika dalam aliran pendidikan baik dari segi infrastruktur, sarana prasarana, kualitas tenaga pengajar, hingga format pendidikan yang tepat dan terstruktur sehingga memiliki output yang jelas. Selain itu tentu dengan perkembangan teknologi akan sangat mempengaruh pada seluruh kiblat kehidupan termasuk kebutuhan tenaga kerja, maka dari itu untuk menjaga dinamisnya perubahan, format pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar sekurang-kurangnya produk (SDM) yang terbentuk dari laboratorium pendidikan memiliki ketrampilan dan siap di kerjakan.
Pentingnya peran pemerintah pusat, provinsi hingga daerah juga perlu perihal mendorong pendidikan vokasi bukan hanya di maluku tetapi juga di seluruh indonesia, karena format pendidikan ini berorientasi kompatibelitas atau keserasian pemahaman dan pengalaman. Tujuan utama pendidikan ini adalah menghasilkan tenaga kerja yang profesional, yang mampu menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat tegas tebwaiyanan
Dengan pembenahan dan format pendidikan yang jelas tentu akan menjadi angin segar dalam mengoptimalisasi bonus demografi sebagai jembatan menuju era keemasan bangsa, tutup Tebwaiyanan(S1)
