Lensa Baru.Com,Piru Seram Bagian Barat-Visi pembangunan daerah seharusnya menjadi kompas yang menuntun arah kebijakan dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, tidak jarang visi yang telah disusun secara formal dalam dokumen perencanaan justru belum tercermin secara nyata dalam kebijakan anggaran. Kondisi inilah yang disayangkan oleh pemerhati kebijakan publik, Ismail M. Lussy, terkait implementasi visi Agro Marine oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Visi Agro Marine sendiri telah menjadi bagian penting dari arah pembangunan daerah dan bahkan kembali ditegaskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat 2025–2029. Konsep ini pada dasarnya menempatkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, Ismail M. Lussy mengatakan pendekatan Agro Marine diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Namun demikian, dalam dua tahun terakhir pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), implementasi visi tersebut dinilai belum terlihat secara signifikan. Alokasi program dan kegiatan yang secara langsung mendukung penguatan sektor agro dan marine masih terbatas, baik dari sisi besaran anggaran maupun dari sisi kebijakan strategis yang menyentuh akar persoalan sektor produksi masyarakat.
Menurut Ismail M. Lussy jika visi Agro Marine benar-benar dijadikan prioritas pembangunan, maka seharusnya terlihat dalam berbagai kebijakan konkret. Misalnya melalui penguatan infrastruktur pertanian dan perikanan, penyediaan sarana produksi bagi petani dan nelayan, pengembangan kawasan sentra produksi, hingga dukungan terhadap hilirisasi hasil pertanian dan perikanan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat seperti koperasi, kelompok tani, dan kelompok nelayan juga menjadi bagian penting dalam implementasi visi tersebut.
Ismail M. Lussy mengatakan Ketiadaan langkah strategis yang kuat berpotensi membuat visi Agro Marine hanya menjadi slogan pembangunan tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini tentu menjadi ironi, mengingat Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar di sektor pertanian dan kelautan.
Oleh karena itu, Bupati Asri Arman harus komitmen lebih kuat untuk menyelaraskan visi pembangunan dengan kebijakan anggaran. Dokumen RPJMD tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, tetapi harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan program dan pengalokasian APBD setiap tahunnya.
Visi Agro Marine hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam kebijakan yang konkret, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Tanpa itu, sebesar apapun visi Bupati Asri Arman untuk pembangunan daerah berisiko kehilangan relevansinya dan gagal menjawab harapan masyarakat Seram Bagian Barat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan kelautan(SL)
